Sulbar,LintasDesaNusantara.Com
Pengawasan terhadap distribusi barang subsidi kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai lemahnya kontrol dari pihak terkait membuka celah bagi oknum pengusaha untuk memanfaatkan barang bersubsidi sebagai ladang keuntungan pribadi.
Barang subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, dalam praktiknya diduga kerap disalahgunakan. Mulai dari penimbunan, pengalihan distribusi, hingga penjualan kembali dengan harga non-subsidi, menjadi modus yang kerap terjadi di lapangan.
Beberapa masyarakat mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi ini. Mereka mempertanyakan keberadaan dan kinerja aparat pengawas yang digaji oleh pemerintah untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
“Seharusnya ada pengawasan ketat dari hulu ke hilir. Tapi kenyataannya, barang subsidi justru sering tidak sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar salah satu warga.
Dugaan adanya permainan terstruktur pun mencuat. Tidak sedikit yang menduga bahwa praktik penyimpangan ini melibatkan lebih dari sekadar pelaku usaha, melainkan juga kemungkinan adanya pembiaran dari pihak-pihak tertentu.
Hal tersebut dipantau langsung oleh wartawan lintasdesanusantara.com yang melakukan penelusuran di lapangan dan menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam distribusi barang subsidi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana pengawas barang subsidi selama ini? Tanpa pengawasan yang kuat dan transparan, potensi kebocoran akan terus terjadi dan merugikan negara serta masyarakat kecil.
Pimpinan Redaksi lintasdesanusantara.com, Rusli Kacuping, menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan barang subsidi. Penguatan sistem monitoring, digitalisasi distribusi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran menjadi langkah yang dinilai mendesak.
Jika tidak segera dibenahi, program subsidi yang sejatinya menjadi bentuk kehadiran negara bagi rakyat justru berisiko menjadi alat keuntungan segelintir pihak. Kepercayaan masyarakat pun bisa semakin tergerus apabila persoalan ini terus berulang tanpa solusi nyata.
(( RUSLI KACUPING ))
