Jakarta,LintasDesaNusantara.Com
Upaya menjadikan Mamuju sebagai daerah otonom baru terus mendapat perhatian di tingkat nasional.
Dalam kunjungan kerja ke Jakarta pada Selasa (23/6/2026), Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, bersama jajaran DPRD Mamuju melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi II DPR RI guna membahas percepatan pembentukan Kota Mamuju.
Rombongan diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Dalam audiensi tersebut, ia menilai usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki karakter yang berbeda dibandingkan banyak proposal pemekaran daerah lainnya.
Menurut Dede Yusuf, agenda yang diperjuangkan bukan semata-mata membentuk wilayah baru, melainkan mengubah status ibu kota Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini masih berstatus kabupaten menjadi kota.
Ia menilai perubahan tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang sejak Sulawesi Barat berdiri sebagai provinsi lebih dari dua dekade lalu.
Ia menjelaskan bahwa sebagai pusat pemerintahan provinsi, Mamuju menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan infrastruktur, serta tuntutan pelayanan publik yang lebih optimal menjadi alasan penting perlunya transformasi status wilayah tersebut.
Komisi II DPR RI, lanjutnya, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memperjuangkan pembentukan Kota Mamuju. Dukungan itu diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar memasukkan usulan tersebut ke dalam pembahasan regulasi terkait daerah otonomi baru.
Dede Yusuf juga optimistis berbagai kajian dan proses administrasi yang berkaitan dengan pembentukan DOB dapat diselesaikan dalam tahun 2026. Ia berharap seluruh usulan yang sedang dibahas pemerintah, termasuk rencana pembentukan Kota Mamuju, memperoleh kejelasan sebelum akhir tahun.
Pembentukan Kota Mamuju dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran ibu kota Sulawesi Barat sekaligus mempercepat pembangunan kawasan perkotaan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di provinsi tersebut.
( Redaksi LDN )
